Kamis, 23 Nopember 2017
Indonesian (Indonesia)English (United Kingdom)
Pemerintah melakukan perbaikan dalam sistem perlindungan asuransi TKI

Jakarta, 10/11/2010 (Kominfo-Newsroom) Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi (Menakertrans)

Muhaimin Iskandar menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan dalam sistem perlindungan asuransi bagitenaga kerja Indonesia (TKI). Bahkan, hingga saat ini telah disiapkan berbagai regulasi untuk mendukung upaya perbaikan tersebut.

Dalam pembenahan asuransi TKI ini, yang diutamakan adalah perlindungan dan pelayanan bagi TKI sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat, kata Muhaimin di Jakarta,Rabu (10/11).

Untuk itu, menurut Muhaimin, pemerintah akan mendorong agar dalam mengelola asuransi TKI ini, perusahaan asuransi perlindunganTKI harus sehat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Dalam pembenahan asuransi TKI ini, ada tiga pilar yang menjadi baris terdepan dalam urusan penempatan dan perlindungan TKI, yakni Kemnakertrans, pemerintah daerah dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), ujarnya.

Sementara itu, kalangan serikat pekerja / serikat buruh (SP/SB) merekomendasikan kepada pemerintah agar dalam jangka panjang tidakakan ada lagi pungutan-pungutan dalam pembayaran premi asuransi bagi TKI.

Kalangan SP/SB yang diwakili Miftah Farid, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga meminta pemerintah untukmenunjuk perusahaan asuransi di luar negeri dengan mempersiapkan rumah sakit agar TKI yang bekerja di negara penempatan tidak mengalami masalah ketika sakit.

Ada sejumlah permasalahan dalam sistem perlindungan asuransi bagi TKI yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki agar pekerja tetap terlindungi meskipun bermasalah di luar negeri, katanya.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi secara positif atas diterbitkannya Permenakertrans No 07/2010 tentang Asuransi TenagaKerja Indonesia.

Secara substansial Permenakertrans No 07/2010 ini lebih baik dari peraturan sejenis yang lama dan lebih menguntungkan, kilahnya.

Salah satunya, tambahnya, keterlibatan kedutaan besar di luarnegeri (KBRI) dalam klaim asuransi, khususnya dalam kelengkapan dokumen rekomendasi ini telah sesuai seperti pada pasal 23 Permenakertrans No 07/2010.

Untuk lebih transparan dalam sistem perlindungan TKI ini, sesuai pasal 29 Permenakertrans, yang menyebutkan pemerintah akan membentuk tim evaluasi, Miftah berharap kalangan SP/SB dapat diikutsertakan.

Kalau perlu pemerintah juga menanggung klaim asuransi bagi TKI yang tidak masuk dalam klaim asuransi dan juga SP/SB ikut terlibat melakukan pengawasan TKI dalam hal asuransi dan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), tandasnya. (Az/rm) Sumber : Depkominfo

 

Login Agen

HalthCare Login

Daftar Bengkel

Pencarian Polis

Kontak
Kontak